Menyiasati Kemacetan di Jakarta

Jakarta identik dengan macet. Bahkan macet seperti menjadi darah yang mengalir dalam urat nadi setiap warga Jakarta dan kota – kota di sekitarnya. Kemacetan terjadi karena keadaan tersendatnya atau berhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh jumlah kendaraan yang telah melebihi kapasitas jalan.

Prijanto, Mantan Wakil Gubernur Jakarta, bahkan menyatakan bahwa kemacetan di Jakarta harus dianggap sebagai kejadian luar biasa karena :

1. Merugikan masyarakat Jakarta secara luas
2. Hilangnya waktu dan jam kerja produktif
3. Pemborosan biaya operasional kendaraan (Rp 17 Trilyun/ tahun?)
4. Pemborosan  BBM ( Rp 10 Trilyun/ tahun?)
5. Mengakibatkan stress  masyarakat
6. Masyarakat menjadi sensitif dan individualistis

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menyatakan bahwa setidaknya ada sembilan hal penyebab kemacetan di Jakarta.

Pertama, ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.

Kedua, moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.

Ketiga yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.

Keempat, karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir.

Kelima karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass.

Keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.

Ketujuh, yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol.

Kedelapan, kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.

Penyebab terakhir yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko.

Untuk menjawab persoalan kemacetan di Jakarta, Pemerintah Jakarta, menurut Prijanto, telah mempunyai konsep yang dinamai “Pola Transportasi Makro” (PTM). Pola Transportasi Makro (PTM) adalah pola yang terintegrasi secara komprehensif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dalam PTM tersebut, ada tiga strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah yaitu: Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Angkutan Massal Umum, dan Pengaturan – Pengaturan.

Karena itu tak heran, apabila Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil studi evaluasi biaya kemacetan lalu lintas di Jakarta pada 2010 mencatat, kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp45,198 triliun. Sebenarnya tak heran juga, karena kemacetan terjadi karena sumbangan perjalanan ke kantor/sekolah yang mencapai 62% dari total perjalanan di Jakarta.

Pengembangan Pola Transportasi Makro sebenarnya tak cukup jitu untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Perlu ada perubahan pola perjalanan terutama pola perjalanan dari rumah ke tempat kerja/sekolah. Kalau nggak ya tetap saja terjadi kemacetan meski pemerintah telah mencoba mengubah jam masuk kantor dan sekolah. Bahkan, Ahok, Wakil Gubernur Jakarta, telah menyatakan perubahan jam masuk sekolah malah menjadi tidak efektif.

Pemerintah, baik Pusat dan juga Jakarta, harus mulai memikirkan pola tata ruang untuk perumahan dan juga kawasan perkantoran. Setidaknya untuk para pegawainya pemerintah bisa menyediakan rumah susun/apartemen yang dekat dengan lokasi kerja di Jakarta. Dengan begitu, para PNS penglaju bisa lebih menghemat waktu untuk sampai ke kantor dan beban jalan raya juga berkurang. Selain itu, pemerintah juga bisa menata ulang distribusi persebaran kawasan perkantoran di Jakarta.

Nah, Gimana dengan sektor swasta? Mestinya perusahaan – perusahaan bisa memberikan tunjangan/bantuan untuk para pegawainya agar tinggal di dekat kantor. Sehingga para pegawai swasta bisa lebih menghemat waktu perjalanan dan juga menurutku sih baik untuk produktifitas karyawan.

Sementara belum ada kebijakan yang cukup baik,rasa-rasanya kita harus putar otak untuk mencari rumah tinggal yang dekat dengan tempat kerja/sekolah. Kehadiran internet bisa membantu kita untuk mencari rumah tinggal -dengan cara yang mudah- yang cukup dekat dari kantor. Dan kalau sudah cukup dekat, berarti proporsi penggunaan kendaraan mobil/motor bisa ditekan dan secara jangka panjang dan ada efek yang cukup baik.